Minggu, 23 Nov 2014
You are here: Home Paper and Speech KEYNOTE SPEAKER DALAM SEMINAR IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 DALAM PELAKSANAAN FUNGSI DAN PERAN POLRI

Agenda Kegiatan

<<  November 2014  >>
 Se  Se  Ra  Ka  Ju  Sa  Mi 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Follow LCKI @

Facebook Twitter
Banner
KEYNOTE SPEAKER DALAM SEMINAR IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 DALAM PELAKSANAAN FUNGSI DAN PERAN POLRI PDF Cetak E-mail
Kamis, 21 September 2006 00:00

SEBAGAI KEYNOTE SPEAKER DALAM SEMINAR
TENTANG 
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 DALAM PELAKSANAAN FUNGSI DAN PERAN POLRI

Diselenggarakan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 
di Jakarta pada tanggal 21 September 2006


YTH, REKTOR UBHARA JAYA BESERTA SEGENAP CIVITAS ACADEMIKA PARA HADIRIN, UNDANGAN DAN PESERTA SEMINAR YANG SAYA HORMATI, 
ASSALAMUALAIKUM WARAKHMATULLAHI WABARAKATUH, 
SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEKALIAN,


Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rakhmat dan ridho-Nya kita sekalian dapat hadir disini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka seminar yang diselenggarakan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya . 
Kepada rektor dan segenap civitas akademika Ubhara Jaya saya menyampaikan ucapan selamat Dies Natalis ke-11 Ubhara Jaya, semoga tetap berjaya dalam pengabdian pengembangan ilmu dan mencerdaskan bangsa. 
Merupakan kehormatan bagi saya dapat memberikan sambutan dalam seminar ini, dan untuk itu kepada bapak rektor Ubhara Jaya dan panitia penyelenggara seminar, saya secara pribadi dan selaku Ketua Presidium Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) menyampaikan ungkapan terima kasih . 
Dari thema seminar yaitu “Implikasi Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Dalam Pelaksanaan Fungsi Dan Peran Polri” dapat dirasakan adanya nuansa keterikatan bathin antara Ubhara Jaya dengan Polri. Namun disegi lain seminar ini juga mengindikasikan kuatnya perhatian dan kepedulian Ubhara Jaya terhadap permasalahan kehidupan bangsa, khususnya masalah pelaksanaan fungsi dan peran Polri. 

PARA PESERTA SEMINAR SEKALIAN,

Era reformasi telah memunculkan paradigma baru dalam ketatanegaraan dan pemerintahan serta perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penonjolan supremasi hukum, demokratisasi dan hak asasi manusia telah melahirkan perubahan persepsi masyarakat terhadap keamanan dan penegakan hukum serta kedudukan aparat penegak hukum dalam penyelenggaraan negara. 

Termasuk didalamnya perubahan persepsi masyarakat tentang tugas, status, organisasi, wewenang dan tanggung jawab kepolisian dalam negara demokrasi. Dengan perkataan lain ialah bahwa reformasi kepolisian tidak dapat dipisahkan dari reformasi segenap tatanan kehidupan bangsa, khususnya reformasi politik, ketatanegaraan dan pemerintahan yang ditandai dengan berbagai fenomena dan paradigma seperti telah disebutkan dimuka. 

Sepanjang perjalanan sejarah Indonesia terutama setelah proklamasi kemerdekaan, Kepolisian selalu mereformasi diri dalam arti melakukan pembenahan dan/atau melakukan perubahan sejalan dengan kondisi ketatanegaraan dan pemerintahan serta kebijakan penegakan hukum pada setiap kurun waktu / era kehidupan bangsa mulai dari era Orde Lama, Orde Baru sampai kepada era Reformasi,. 

Pada setiap era, terdapat perbedaan struktur, instrumental dan kultur (sikap perilaku) kepolisian sesuai dengan paradigma yang dianut. Era Orde Lama (Demokrasi Terpimpin), Kepolisian Negara sebagai alat negara penegak hukum dan sebagai alat revolusi (Undang-undang Pokok Kepolisian No.13 Tahun 1961) dan dalam proses pidana sebagai Pembantu Jaksa sesuai HIR.. Gaya pemolisian pada waktu itu bersifat refresif dan lebih menampakkan penampilan Polisi sebagai alat kekuasaan. 

Era Orde Baru dalam perjalanannya ternyata tidak berbeda dengan sebelumnya dan berkembang bentuk-bentuk sentralisasi kekuasaan dan ketidakberdayaan masyarakat terhadap berbagai tindakan sewenang-wenang penguasa. 

Pengukuhan integrasi Polisi dalam ABRI selama Orde Baru dan diberlakukannya Doktrin TNI untuk POLRI telah menimbulkan dampak berupa perilaku Polisi yang militeristik, jauh dari profesionalisme dan sarat dengan intervensi kekuasaan. 

Terdapat kesenjangan yang lebar antara tuntutan dan harapan masyarakat dengan tingkat kualitas dan bentuk pelayanan Polisi yang disajikan sehingga citra Kepolisian semakin terpuruk dan tidak dipercaya masyarakat. 

HADIRIN DAN PESERTA SEMINAR SEKALIAN,

Karena kondisi ketatanegaraan dan pemerintahan yang tidak kondusif selama Orde Baru (1966 -1998) maka perubahan Undang-Undang Kepolisian No.13 Tahun 1961, Undang-undang No.8 Tahun 1981(KUHAP), Undang-Undang No.20 Tahun 1982 (HANKAMNEG) serta Undang-Undang Kepolisian No.28 Tahun 1997 ternyata tidak membuahkan pemolisian yang memenuhi harapan kepastian hukum, dan keadilan serta profesional.. 

Berakhirnya Era Orde Baru dan dimulainya era Reformasi pada tahun 1998 telah melahirkan paradigma baru ketatanegaraan dan pemerintahan yang mereduksi sentralisasi kekuasaan dan mendorong kearah check and ballance kekuasaan serta penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa (good governance). Terwujudnya demokratisasi, supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas dan menjunjung tinggi HAM. Pengaturan hak-hak mengeluarkan pendapat memperbesar peluang keikutsertaan rakyat dalam kehidupan politik melalui organisasi politik dan/atau organisasi kemasyarakatan. 

Sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara, dengan sendirinya penyelenggaraan fungsi kepolisian harus menerapkan paradigma yang dianut dalam reformasi ketatanegaraan dan pemerintahan yang secara normatif konstitusional diterbitkan dalam bentuk Ketetapan MPR, Amandemen UUD 1945 dan berbagai Undang-Undang serta Peraturan perundang-undangan. 
Penerapan dari paradigma baru tersebut dirangkum dalam Reformasi Kepolisian yang mencakup aspek Struktural antara lain penyesuaian organisasi, aspek Instrumental berupa penyesuaian undang-undang dan ketentuan normatif (piranti lunak) dan aspek Kultural berupa perubahan tatalaku pemolisian yang secara terpadu diharapkan menghasilkan kinerja kepolisian yang demokratis, mandiri, profesional, bersih, transparan dan memenuhi harapan masyarakat 

Dalam kenyataannya, harapan masyarakat terhadap kinerja POLRI jauh melampaui kenyataan obyektif kemampuan POLRI (walaupun terus berusaha mereformasi diri).Hal ini disebabkan oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap reformasi dan demokrasi yang masih rendah serta tingkat pemahaman aparat penegak hukum (POLISI) terhadap undang-undang yang menjadi dasar kewenangannya masih belum maksimal sehingga implementasi dari undang-undang tersebut tidak sesuai atau jauh dari apa yang diharapkan dan dimaksud oleh undang-undang tersebut. 

Dalam kaitan ini perlu diperhatikan bahwa dalam membahas implementasi Undang-Undang Kepolisian No.2 Tahun 2002 harus dilakukan secara utuh-menyeluruh mencakup substansi Undang-Undang, Aparat penegak Hukum dan Budaya Pemolisian yang berkembang dengan tetap memperhatikan faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Para hadirin sekalian yang saya hormati,

Untuk mengetahui sejauh mana implikasi dari Undang-Undang No.2 Tahun 2002 terhadap pelaksanaan fungsi dan peran POLRI marilah kita sejenak melakukan kilas balik melihat semangat penyusunan Undang-Undang Kepolisian N0.2 Tahun 2002 tersebut. 

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang-Undang No.2 Tahun 2002 adalah Undang-Undang No.28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang No.13 Tahun 1961 dan masih mengacu kepada Undang-Undang No.20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara yang watak militernya masih dominan dan belum memuat paradigma reformasi. 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan aktualisasi normatif dari semangat reformasi kepolisian sebagai bagian dari reformasi kehidupan bangsa secara menyeluruh. 

Oleh karena itu dalam proses penyusunannya sangat diwarnai oleh keinginan yang kuat untuk memuat selengkap mungkin berbagai ketentuan pengaturan kepolisian yang sesuai dengan tuntutan reformasi dalam mewujudkan demokratisasi, supremasi hukum, transparansi,akuntabilitas, menjunjung tinggi HAM dalam penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang mandiri, profesional dan modern sebagaimana dinyatakan dalam Ketetapan MPR dan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 (setelah perubahan). 

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tidak hanya mengatur tentang status,organisasi, tugas dan wewenang kepolisian tetapi mengatur pula secara tegas dan rinci ketentuan mengenai tanggungjawab institusional dan perorangan serta hak-hak masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian , termasuk juga didalamnya ketentuan tentang pengawasan internal dan eksternal. 
Beberapa paradigma normatif ketatanegaraan yang menjadi acuan Undang-Undang N0.2 Tahun 2002 dapat disebutkan antara lain : 
1. Ketetapan MPR Nomor. VI/MPR/2000; 
2. Ketetapan MPR Nomor. VII/MPR/2000; 
3. Undang-Undang Dasar Negara RI Th.1945 . 
Namun demikian telah menjadi adagium hukum bahwa “tidak ada Undang-Undang yang lengkap “ sehingga dalam implementasinya diperlukan peraturan pelaksanaan dan teknik penerapan agar dapat mengakomodasikan perkembangan kebutuhan masyarakat dan menghasilkan manfaat yang optimal. Disamping itu sangat penting dalam implementasi Undang-Undang adalah adanya aparat penegak hukum yang baik dan cerdas. 

Peserta Seminar yang saya hormati,

Selanjutnya dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002dapat kita saksikan adanya hal-hal baru yang signifikan yang belum diatur dalam Undang-Undang sebelumnya,sebagai berikut : 

1). POLRI secara kelembagaan terpisah dari TNI, 
Sehingga tuntutan masyarakat agar polisi berwajah sipil atau “civilian police” pada suatu masyarakat madani dapat terwujud. 
2) POLRI berkedudukan di bawah Presiden. 
Posisi POLRI langsung di bawah Presiden adalah dari Aspek Politis dan Administratif Pemerintahan, sedangkan dari aspek pro yustisia, kewenangan POLRI dan tatacara pelaksanaannya bersumber dari hukum dan bukan bersumber dari kekuasaan serta pelaksanaannya dipertanggung jawabkan pula kepada hukum. 
Kewenangan pro yustisia bersifat fungsional , terlepas dari hierarkhi dan intervensi birokrasi baik intern POLRI maupun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. 
3). Kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, dengan maksud agar institusi POLRI tidak dijadikan alat kontrol bagi penguasa, atau alat kekuasaan kepentingan politik Presiden. 
4). Dibentuknya Komisi Kepolisian Nasional, agar upaya mewujudkan POLRI yang berwajah sipil, mandiri, profesional dan modern, bersih dan taat asas, didukung dan diawasi oleh suatu lembaga yang independen yang terbebas dari berbagai kepentingan.Lembaga ini juga menampung saran dan/atau keluhan masyarakat atas kinerja Polri disamping kewenangannya memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sehingga Kapolri tidak dijadikan alat kepentingan kekuasaan Presiden. 
5). Anggota POLRI tunduk pada sistem peradilan umum. 
Dengan demikian pengawasan kinerja institusi dan Anggota POLRI dilakukan oleh sistem kontrol sosial yaitu pengawasan langsung oleh rakyat dan Polri mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dengan masyarakat , sehingga diharapkan dapat diminimalkan peluang penyalahgunaan kewenangan. Hal ini juga merupakan aktualisasi demokratisasi dilingkungan kepolisian 
6). Ditentukan dengan tegas bahwa Tugas Pokok POLRI adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. 
Ketiga tugas harus dilaksanakan secara simultan, sama bobot pentingnya,prioritas dilakukan dengan memperhatikan jenis gangguan keamanan yang dihadapi.Rumusan tugas pokok POLRI tersebut telah sangat jelas merupakan tataran pengabdian POLRI dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga tidak perlu diperdebatkan. 
7). Ketentuan Usia pensiun anggota POLRI maksimum 58 tahun dan dapat diperpanjang maksimum sampai 60 tahun bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan oleh Polri. 
Adanya ketentuan ini selain mempertahankan masa bakti anggota yang telah berpengalaman, juga dapat mengatasi masalah police employe rate yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang harus dilayani. 
8) Dicantumkannya secara normatif eksplisit dalam pasal pernyataan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Kepolisian Nasional. 
Sebagaimana diketahui bahwa sejak 1 Juli 1946 kedudukan POLRI adalah Kepolisian Nasional berada langsung dibawah Perdana Menteri tetapi tidak pernah dinyatakan dalam Undang-undang. 
Pemahaman mengenai Kepolisian Nasional memerlukan perhatian khusus karena akan berkait dengan berbagai istilah yang dapat menimbulkan kerancuan pemahaman dengan istilah yang digunakan dalam Undang-Undang lain khususnya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 
Perlu difahami bahwa makna dari Kepolisian Nasional adalah bahwa kewenangan POLRI meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan Satuan Kewilayahan POLRI bukan perangkat Daerah. 
Yang diatur dalam Undang-UndangNo.32 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 148 adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam menegakkan peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman yang statusnya sebagai Polisi Khusus/PPNS . 
Sesuai Undang-Undang Kepolisian No.2 Tahun 2002 Pasal 14ayat (1) huruf f Polsus/PPNS dalam kegiatannya dikoordinasikan, diawasi dan dibina teknisnya oleh POLRI. 
Hadirin dan peserta seminar yang saya hormati, 

Selanjutnya perlu diketahui bahwa sehubungan dengan otonomi daerah , perlu ada kejelasan pula tentang pemahaman istilah “desentralisasi” karena pengertian desentralisasi yang digunakan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 berbeda dengan pengertian desentralisasi yang telah lama dianut POLRI dalam pelimpahan wewenang penyelenggaraan fungsi kepolisian. 

POLRI menganut pengertian desentralisasi jabatan (ambtelijke decentralisatie) yang oleh BRYANT dan WHITE(1987) disebut dengan istilah “desentralisasi administratif”yaitu pendelegasian tugas dan wewenang pelaksanaan tugas pokok sampai ke satuan operasional terdepan. Dampak dari desentralisasi demikian akan memberdayakan unit organisasi dan pejabat-pejabat kepolisian di satuan kewilayahan. 

Pengertian desentralisasi yang dianut dalam Undang-UndangNo.32 Tahun 2004 adalah “desentralisasi ketatanegaraan “(staatskundige decentralisatie) yaitu “penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”. 

Oleh karena itu bila kita berbicara tentang desentralisasi hendaknya ada kejelasan konteks teori yang digunakan agar tidak terjadi kerancuan pemahaman. 

Para peserta Seminar yang saya hormati,

Sampailah saya kepada bagian akhir dari sambutan saya yang akan saya isi dengan beberapa catatan tentang implikasi Undang-Undang No.2 Tahun 2002 dalam pelaksanaan fungsi dan peran POLRI. 

Mengkaji implikasi Undang-Undang No.2 Tahun 2002 dalam pelaksanaan fungsi dan peran POLRI bukan merupakan pekerjaan mudah karena untuk itu diperlukan beberapa prasyarat antara lain : 
1). Pemahaman substansi Undang-Undang secara cermat termasuk pemahaman semangat ,tujuan dan riwayat pembentukan pasal serta suasana kebathinannya; 
2). Sosialisasi Undang-Undang secara intensif baik internal aparat penegak hukum (POLRI) maupun dikalangan masyarakat luas; 
3). Penelitian empirik tentang respons dan reaksi masyarakat terhadap Undang-Undang termasuk juga penelitian tentang faktor penyebabnya.; 
4). Membahas langkah pengamalan obyektif melalui penjabaran Undang-Undang kedalam berbagai peraturan pelaksanaannya; 

Seperti diketahui bahwa Undang-Undang No.2 Tahun 2002 memuat petunjuk tersurat sebanyak 23(dua puluh tiga) peraturan pelaksanaan. Dari 23 peraturan pelaksanaan yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut,berapa yang telah dibuat dan berapa yang belum . 
Selain itu terdapat juga petunjuk tersirat Pasal dan ayat yang penjabarannya memerlukan kecerdasan penalaran sehingga tidak menyimpang dari tujuan Undang-Undang.*) 

5) Membahas apakah peraturan pelaksanaan yang sudah ada dan sudah dibuat telah tepat dan diamalkan baik di lingkungan internal maupun eksternal. 

Dalam hubungan dengan reformasi secara umum, perlu dikaji sejauh mana penyelenggaraan fungsi dan peran POLRI telah sesuai dengan paradigma reformasi, khususnya paradigma demokratisasi. 

DAVID BRUCHE dan RACHEL NEILD(1987) dalam bukunya yang berjudul”The Police that we want” menyebutkan beberapa indikator pemolisian demokratis(indicators of democratic policing)sebagai berikut yaitu : 

1). Protecting democratic political life; 
2). Governance, accountability, & transparency; 
3). Service delivery for safety, security and justice; 
4). Proper Police conduct; 
5). Police as citizens. 

Peserta Seminar dan hadirin sekalian yang saya hormati,

Demikian beberapa catatan saya mengenai implikasi Undang-Undang No.2 Tahun 2002 dalam pelaksanaan fungsi dan peran POLRI . 

Undang-Undang telah cukup memberikan ruang gerak dan akomodasi bagi pemecahan masalah dan tantangan POLRI kedepan. Yang dibutuhkan adalah komitmen , konsistensi dan kesungguhan kita dalam memahami Undang-Undang dan menjabarkannya secara tuntas. 
Semoga dengan Seminar ini berbagai pemikiran dapat tertampung dan berbagai masalah dapat terpecahkan demi peningkatan kualitas penegakan hukum khususnya pelaksanaan fungsi dan peran POLRI. 
Sekali lagi saya ucapkan 
Selamat Dies Natalis ke-11 UBHARA JAYA, 

Selamat berseminar dan terima kasih atas perhatian hadirin sekalian.

WASSALAMUALAIKUMWARRAKHMATULLAHI WABARAKATUH.
Jakarta, 21 September 2006 


Drs. DA`I BACHTIAR SH.


*) Ketentuan tentang Pusat Informasi Kriminal Nasional dalam Undang-Undang dimaksudkan sebagai vocal point POLRI dengan kewenangan umum mengakses data base kriminal yang terdapat diberbagai instansi. Dengan demikian kedudukan Pusat Informasi Kriminal Nasional normatifnya berkedudukan langsung dibawah Kapolri dan bukan hanya sebagai unsur pelaksana dari Divisi Telematika.

 

Add comment


Security code
Refresh