Rabu, 30 Jul 2014
You are here: Home Artikel Lain Sistim Pengamanan oleh Prof. DR. Awaloedin Djamin, MPA

Agenda Kegiatan

<<  Juli 2014  >>
 Se  Se  Ra  Ka  Ju  Sa  Mi 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Follow LCKI @

Facebook Twitter
Sistim Pengamanan oleh Prof. DR. Awaloedin Djamin, MPA PDF Cetak E-mail
Senin, 30 Januari 2006 00:00

Makalah tentang Sistim Pengamanan oleh : Prof. Dr. Awaloeddin Djamin, MPA

I. Pendahuluan

Di Indonesia, semenjak 25 tahun yang lalu sampai sekarang terdapat kerancuan istilah (semantic confusion) “pertahanan” dan “keamanan” sebagai terjemahan “defence” dan “security”. Terdapat istilah-istilah mengenai security, seperti “human security”, “world security”, “international security”, “national security”, “internal security”, “homeland security” dan “industrial security”.

Bahasa Indonesia, istilah “keamanan nasional”, “pertahanan dan keamanan negara”, “sistim pertahanan dan keamanan rakyat semesta”, “keamanan dalam negeri”, dan sebagainya juga kurang jelas pengertiaanya. Kerancuan istilah itu sering pula dikaitkan dengan hubungan TNI dan Polri.

Industrial security, mencakupi pengamanan instalasi militer, pemerintahan, rumah sakit, kampus universitas, dan semua bentuk dan bidang usaha. Pengamanan obyek vital termasuk lingkup “industrial security”.

II. Industrial Security dan Pengamanan Swakarsa

Industrial security juga sering disebut “private security”, karena intinya mengenai segala kegiatan dan usaha pengamanan yang dilakukan sendiri oleh instansi dan perusahaan yang bersangkutan.

Industrial security, khususnya security management telah berkembang dan merupakan disiplin tersendiri di perguruan tinggi dan mencakup :
a. Physical Security, b. Information Security dan c. Personnel security, (kasus suap Mahkamah Agung, misalnya menggambarkan kelemahan dalam ketiga bidang security tersebut. Physical Security, contohnya berhubungan dengan pegawai MA diruangan parkir. Information Security, seperti bocornya hasil rapat Mahkamah Kasasi; dan Personnel Security, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan pegawai MA sendiri).

Kesadaran pemilik dan pemimpin perusahaan dan pimpinan instansi pemerintah di Indonesia mengenai security masih sangat rendah yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar dari pencurian intern, penggelapan, pemalsuan, perampokan dan pengrusakan sampai pada korupsi, kolusi dan nepotisme.

Semua pimpinan instansi dan perusahaan, khususnya manajer sekuriti (bila sudah ada) hendaknya mulai dengan mempertanyakan : Apa yang diamankan ? Kenapa ? Bagaimana cara pengamanannya? Apa kerugian, bila tidak ada pengamanan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, harus diketahui ancaman (threat) yang mungkin terdapat didalam instansi/perusahaan (internal threat) dan ancaman apa yang mungkin datang dari luar (external threat). Security manager memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang potensial atau rawan terjadinya gangguan keamanan dan kerugian, kemudian merencanakan langkah-langkah untuk mencegahnya.

Bagi perusahaan besar dan instansi penting, bila sekuriti manajer belum mampu, dapat menyewa Konsultan (specialist) dalam risk management untuk mengadakan threat assessment dan security survey. Tidak ada dua fasilitas (perusahaan/instansi) yang benar-benar sama, walaupun bergerak di bidang usaha yang sama sekalipun, karena itu memerlukan assessment dan survey sendiri-sendiri bagi masing-masing instansi / perusahaan.

Bidang-bidang security, physical, information dan personnel security merupakan bidang yang luas dan saling terkait. Demikian pula alat pengamanan (security devices) terdapat dari yang sederhana sampai yang tercanggih dengan teknologi yang mutakhir. Karena itu analisa cost – benefit harus dilakukan seorang manajer sekuriti dengan memperhitungkan asset yang harus diamankan.

Seperti diterangkan diatas, banyak pemimpin perusahaan dan instansi menganggap security sebagai cost, karenanya berusaha menekan biayanya serendah mungkin. Sedangkan sebenarnya security adalah investment untuk menekan kerugian perusahaan/instansi (loss prevention) serendah mungkin.

Kebijakan Polri mengenai “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa” yang tercantum dalam UU No. 2, tahun 2002, mencakupi pengamanan baik sector tradisional, seperti ronda kampung dan siskamling sampai pada industrial security sector modern, termasuk obyek-obyek vital, kantor-kantor perwakilan asing.

Pelaksana pengamanan swakarsa, termasuk Satuan Pengaman (Security Guards) bertugas dan bertanggung jawab dalam pengamanan lingkungan usaha dan wilayah kerjanya (zaken en territorigebied) masing-masing. Mereka tidak memiliki wewenang penyidikan, kecuali bila tertangkap tangan dan menyerahkan pelakunya kepada kepolisian.

Kepolisian di semua, juga Polri, bertugas dan bertanggung jawab di seluruh wilayah negara melindungi seluruh warga masyarakat, baik jiwa, harta benda dan hak-haknya (public police).

UU No. 2 Tahun 2002 menugaskan Polri untuk memberi pembinaan teknis, mengkoordinasi dan mengawasi Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Jadi, tidak hanya SATPAM yang merupakan “sabhara” nya industrial security untuk lingkungan instansi / usahanya, tetapi seluruh bentuk pengamanan swakarsa perlu mendapat pembinaan teknis, dikoordinasi dan diawasi.

Undang – Undang No. 2 Tahun 2002, juga memberi tugas dan wewenang kepada Polri untuk mengeluarkan “izin operasional bagi usaha jasa pengamanan”.

Dengan pesatnya perkembangan usaha jasa pengamanan yang bergerak dibidang konsultan sekuriti, perdagangan alat-alat sekuriti, pengangkutan uang dan surat berharga (cash in transit), pelatihan SATPAM, usaha menyewakan tenaga SATPAM, maka Polri tentunya harus menata kerjasama dengan Departemen Perdagangan, yang berwenang memberi izin usaha, dengan Departemen Hukum dan HAM mengenai Akte Notaris dan Departemen Tenaga Kerja, bila usaha jasa sekuriti memerlukan tenaga professional asing. Untuk ini perlu adanya SKB antara Polri dengan Departemen – departemen tersebut.

Polri harus menentukan syarat-syarat untuk mendapatkan izin operasional, mengumumkan prosedur untuk mendapatkan izin, berapa biayanya dan siapa yang ditunjuk oleh KAPOLRI untuk menandatangani izin operasional tersebut.

Karena Polri telah meneliti calon usaha jasa pengamanan, maka dalam konsiderans izin Departemen Perdagangan dan Departemen Tenaga Kerja, dicantumkan mengingat rekomendasi Polri No. ……...., tanggal ……………………………., tentang bidang (bidang-bidang) usaha jasa pengamanan ……………….., Polri wajib mengawasi usaha jasa pengamanan tersebut agar tidak menyimpang dari izin yang diberikan.


III. Pengamanan Obyek Vital pada Kantor-kantor Perwakilan Asing

Pemerintah, cq. Kepolisian menentukan apa yang tergolong obyek vital. Obyek vital, pada umumnya, bila terjadi gangguan keamanan, akan berdampak pada masyarakat luas, dibidang politik, ekonomi dan sosial secara nasional bahkan internasional.

Pembangkit tenaga listrik, bendungan besar, instalasi penting lainnya seperti kilang minyak, gedung lembaga-lembaga negara (DPR, DPD, BPK, MA, Kepresidenan), kantor – kantor perwakilan asing, perusahaaan besar asing, hotel milik asing, terutama kedutaan besar, umumnya digolongkan sebagai obyek vital.

Karena vitalnya, Polri wajib membantu pengamanannya terutama dari ancaman luar (external threat), sedangkan pengamanan intern sepenuhnya menjadi tanggung jawab instansi / usaha / kantor-kantor perwakilan asing yang bersangkutan. Pengaturan dan penyelenggaraan keamanan terhadap ancaman dari luar juga dilakukan oleh instansi / usaha / kantor-kantor perwakilan asing masing-masing, seperti pintu gerbang, kunci-kunci, CCTV, pagar, security guards, sistem alarm, dan sebagainya.

Seperti dimaklumi kantor-kantor perwakilan asing, dapat berupa kantor perwakilan PBB (specialized agencies), IMF, World Bank, Kedutaan Besar, Konsulat Jendral dan Konsulat.

Kedutaan besar merupakan wilayah extra territorial dari negara yang bersangkutan. Dubes dan staf diplomatiknya memiliki kekebalan diplomatik, sehingga Polri tidak dapat memasuki wilayah Kedubes, tanpa izin dari Dubes yang bersangkutan.

Ancaman dari luar bagi Kedutaan Besar dan kantor – kantor perwakilannya pada tingkat Konsulat Jendral dan Konsulat, dapat berupa sabotase, perampokan dan pencurian dokumen rahasia, unjuk rasa dengan pengrusakan, pembunuhan, penculikan, penyadapan dan sebagainya.

Kedutaan Besar Israel di ibukota Republik Federal Jerman, Bonn, 30 tahun yang lalu, hampir merupakan benteng dengan menara penjaga keamanan serta alat-alat pengamanan yang cukup canggih.

Sekarang, dunia, termasuk Indonesia, dihantui oleh ancaman terrorisme internasional dan multi nasional, seperti Al Qaeda dan Jamaah Islamiah, terutama setelah peristiwa 11 September World Trade Center of New York dan Bom Bali I.


Memang ada terrorisme, seperti IRA di Irlandia Utara, Bask di Spanyol, Hamas di Palestina, di Jepang dan sebagainya, tetapi yang bersifat internasional atau multi nasional merupakan gejala baru beberapa tahun terakhir ini, terutama dalam bentuk bom bunuh diri.

Dari semua terror bom di Indonesia, semenjak tahun 1998 tidak pernah ada organisasi yang mengatakan mereka bertanggung jawab, seperti yang sering terjadi di negara – negara lain, karena itu sukar membuktikan organisasi yang bertanggung jawab.

Perkiraan dan pengakuan dari mereka yang tertangkap baik di Indonesia, Thailand dan Filipina, menjurus kepada Jamaah Islamiah yang punya hubungan dengan Al Qaeda, terdiri dari orang – orang Islam Fundamentalis dan radikal yang menentang Amerika Serikat dan

Sekutunya karena berpihak pada Israel dan memerangi Afghanistan dan Irak.Mereka menggunakan agama sebagai dalih untuk jihad dan bom bunuh diri, selain bom dengan paket atau dengan remote control.

Bom di Kedutaan Filipina berlatar belakang penahanan kelompok mereka di Filipina, sedangkan Bom Bali I, hotel Marriott, Kedubes Australia, ditujukan terhadap Amerika dan sekutu-sekutunya.

Ancaman bom sering dilakukan melalui telpon. Di Amerika Serikat, 98% ternyata bohong. Walaupun demikian, khususnya bagi kedutaan besar asing yang merupakan sasaran terror bom, penanganan telpon di masing-masing Kedubes harus dilakukan secara cermat. Dalam hal ini peran operator telpon sangat penting, antara lain untuk mendapatkan informasi tentang si penelepon dan sebagainya. Juga harus ada komunikasi langsung dengan Command and Control Center Polri (PPKO).

Tidak semua kantor-kantor perwakilan asing sama rawannya terhadap ancaman terror bom atau unjuk rasa dengan pengrusakan.

Karena itu Polri bersama-sama dengan perwakilan negara-negara asing yang ada di Indonesia sebaiknya membuat tingkat-tingkat physical security dari 1. Minimum, 2. Low Level, 3. Medium, 4. High Level dan 5. Maximum Security.

Ini dapat dibuat oleh Kedubes yang bersangkutan bersama Polri.

Minimum Security, yang relatif aman ancaman, cukup dengan (1). Penghalang physik yang sederhana dengan (2). Kunci –kunci yang sederhana pula.

Low Level Security, ditambah (3). System alarm yang pokok saja, (4). Security Lighting sederhana, (5). Penghalang (barriers) physik yang penting saja serta (6). Kunci-kunci yang lebih baik.


Medium Security, yang 6 diatas, ditambah (7). Remote alarm system yang lebih maju, (8). Physical barrier yang lebih canggih, anjing pengaman, (9). Satuan pengaman dan sistim komunikasi yang pokok.

High Level Security, yang 9 diatas, ditambah (10). CCTV, (11). Alarm system untuk seluruh lingkungan, (12). Satuan pengamanan yang terlatih khusus dengan sistem komunikasi yang maju, (13). Access controls, (14). High security lighting, (15). Koordinasi dengan kepolisian setempat, (16). Memiliki contingency plans yang jelas.

Maximum Security, yang 16 diatas, ditambah (17). Memiliki di dalam lingkungannya kesatuan bersenjata untuk menghadapi segala kemungkinan, (18). Sistem Alarm yang paling canggih.

( diambil dari “Physical Security : Readings from Security Management Magazine” edited by Shari Mendelson Gallery, 1986 ).

Penerapan tingkat security tersebut diatas tentu disesuaikan dengan lingkungan, keadaan dan kebutuhan. Jadi, kedutaan besar negara Amerika Latin, Afrika, dan Timur Tengah misalnya tidaklah sama rawannya dengan Kedubes Amerika Serikat, Australia, Inggris dan juga Filipina. Polri mengatur patroli secara acak pada kedutaan-kedutaan itu.

Polri yang bertugas dan bertanggungjawab di lingkungan luar dari kedutaan besar negara-negara yang tergolong rawan harus lebih memberi perhatian dalam pemasangan barikade (barrier), penjagaan dengan menjalin kerjasama, termasuk mengetahui keamanan intern (sepanjang mengenai physical security) dari perwakilan asing tersebut.

Dua puluh tahun yang lalu (kiranya juga sampai sekarang), Kepolisian Metropolitan London (Scotland Yard) mempunyai bagian khusus untuk pengamanan kedutaan besar asing dan diplomat di London. Mereka memiliki denah kantor KBRI di London, hingga dapat membantu bila evakuasi diperlukan. Tentu denah dari kedubes-kedubes lain di London juga dimiliki Metropolitan Police London.

Bila obyek vital (khususnya milik asing) dan Kedutaan Besar telah memiliki sistem pengamanan yang ketat, maka teroris akan mencari sasaran yang lebih mudah, seperti Bom Bali II, Jimbaran dan Kuta, dimana korbannya kebanyakan bangsa Indonesia. Tujuannya adalah untuk menimbulkan rasa takut masyarakat Indonesia dan asing dan menyatakan bahwa mereka masih exist.

Terorisme, terutama teror bom akan berpengaruh pada pariwisata dan investasi ke Indonesia.

Menurut pengalaman Indonesia, juga negara lain, terror bom sukar untuk dipastikan dimana dan kapan akan terjadi. Untuk menghadapi ini, kemampuan intelligence (intelijen) sangat penting.

IV. Menghadapi Ancaman Terroris dan Terrorisme

Terorisme adalah kejahatan yang luar biasa, karena itu seperti halnya dalam menghadapi kejahatan pada umumnya harus tetap dilakukan secara simultan dan terpadu kegiatan-kegiatan (1). Represif, (2). Preventif dan (3). Pembinaan masyarakat atau pre-emptif.

Menurut ukuran kepolisian di dunia, Polri telah cukup berhasil dalam penanganan terrorisme di bidang represif, dengan pengungkapan kasus Bom Bali I, Hotel Marriot dan Kedubes Australia.

Agak beda dengan kejahatan biasa, bahkan juga kejahatan KKN, efek jera dari keberhasilan represif ( dampak preventif ), pada kejahatan terorisme belum tentu berlaku.

Karena itu, kegiatan preventif, seperti diuraikan diatas terutama bagi obyek vital dan perwakilan asing sangat penting artinya. Juga partisipasi TNI, instansi lain serta masyarakat akan memperkuat usaha preventif ini.

Untuk mencegah agar terorisme tidak terus berkembang, tidak dapat merekrut kader-kader terroris baru, khususnya, bila latar belakang teroris menggunakan dalih agama, maka peran pemimpin agama, para Kiai, dai dan lembaga-lembaga pendidikan agama akan sangat menentukan.

Agama Islam, adalah agama damai yang mengharamkan pembunuhan orang-orang tidak bersalah, dengan bom bunuh diri. Hal ini akan lebih efektif bila dinyatakan dan disampaikan oleh tokoh-tokoh agama sendiri, daripada pejabat pemerintah dan pejabat keamanan.

Yang akhir ini termasuk usaha pre-emptif atau pembinaan masyarakat oleh pemimpin-pemimpin dan tokoh masyarakat sendiri. Dengan demikian, para teroris tidak akan dapat simpati dari umat beragama dan akan menutup rekrutmen teroris baru di Indonesia.

Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota DPR, DPRD, pimpinan partai politik, NU, Muhammadiyah, LSM dan media massa bersama-sama semua tokoh agama dari pusat sampai ke daerah disarankan agara terus menerus meyakinkan umat agar terhindar dari pengaruh ajaran dan janji-janji para terroris yang menyesatkan.

V. Penutup

Demikianlah secara ringkas mengenai sistem pengamanan obyek vital pada Kantor-kantor Perwakilan Asing, terutama pengamanan dari ancaman teroris dan terorisme di Indonesia, semoga bermanfaat bagi peserta seminar dan instansi – instansi pemerintah yang terkait.

Kita semua mengharapkan agar di masa mendatang Indonesia akan dikenal sebagai negara yang aman bagi pariwisata dan investor asing, dimana “hantu” ancaman teror dapat dihadapi secara represif, preventif dan pre-emptif.

 

Add comment


Security code
Refresh