Kamis, 18 Mar 2010 23:41:51 WIB | Oleh : Zuhdiar Laeis

ANTARA - Wakil Ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI), Irjen Pol (Purn) Momo Kelana mengatakan, pihaknya berupaya membantu kepolisian dengan memetakan potensi kejahatan yang ada di setiap daerah.

"Kami melakukan pemetaan dengan berbagai cara, seperti penelitian atau kegiatan membahas masalah kejahatan yang ada di lingkungan masyarakat," katanya usai pelantikan Badan Pengurus Daerah (BPD) LCKI Jawa Tengah di Semarang, Kamis.

Menurut dia, setiap daerah tentunya memiliki karakteristik peta kerawanan tersendiri, sehingga untuk mencegah timbulnya kejahatan di suatu wilayah perlu tahu sebelumnya bagaimana peta kerawanan kejahatan di wilayah tersebut.

"Setelah melakukan pemetaan potensi dan kerawanan kejahatan di suatu wilayah, kami akan memberikan rekomendasi pada kepolisian yang membawahi wilayah itu untuk membantu pencegahan kejahatan," katanya.

Ia mengatakan, pemetaan dan pembahasan karakteristik kerawanan yang ada di suatu daerah tentunya harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, seperti kejahatan terorisme.

"Bahkan, kami pernah diminta mencari alternatif manajemen penanggulangan terorisme oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada 2008 lalu," katanya.

Momo mengaku, pihaknya kemudian melakukan survei dengan mengambil sampel beberapa provinsi di Indonesia, di antaranya Sumatra Utara, Riau, Sulawesi Selatan, Bali, dan Jawa Timur.

"Kami menemukan bahwa untuk menanggulangi terorisme tidak dapat dilakukan dengan pola kekuasaan atau kekuatan, namun diperlukan 'soft power politic' dan cara-cara yang lebih santun dan lunak," katanya.

Menurut Momo, penggunaan cara-cara yang lebih lunak dan santun itu karena sumber permasalahan terorisme, biasanya disebabkan oleh faktor kemiskinan, ketidakadilan, dan kebodohan.

Sementara itu, Ketua Umum LCKI, Jenderal Pol (Purn) Da'i Bachtiar mengatakan, pihak kepolisian selama ini telah melakukan tugasnya dengan baik, namun mereka tetap memiliki keterbatasan terkait jumlah dan anggaran.

"Karena itu, kami ingin mensinergikan antara kepolisian dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengupayakan pencegahan kejahatan yang terjadi di wilayah masing-masing," kata mantan Kapolri tersebut.

Da'i mengatakan, saat ini dirinya sudah menjadi anggota masyarakat biasa, dan mengharapkan terjalinnya upaya kerja sama yang baik antara kepolisian dan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.

LCKI, kata dia, tentunya tidak akan ikut berpatroli atau melakukan penyelidikan mencari pelaku kejahatan, namun lebih fokus menggelar forum atau bertemu dengan tokoh-tokoh membahas permasalahan yang terjadi.

"Kepengurusan LCKI memang belum merata di Indonesia, karena baru ada di delapan provinsi. Namun, sebenarnya ada beberapa kepengurusan tingkat kabupaten/kota yang sudah terbentuk, meskipun kepengurusan provinsi belum ada," kata Da'i

Sumber : http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=26593